Keterlanjuran sawit di kawasan hutan masih menjadi polemik panjang di Indonesia. Ada berbagai usulan solusi yang muncul di public terkait solusi penyelesaian masalah ini, salah satunya adalah dengan mengusulkan sawit sebagai tanaman hutan.
Kamis (25 November 2021), Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University bersama dengan Pusat Kajian Advokasi dan Konservasi Alam mengadakan Seminar Nasional yang berjudu; “Permasalahan, prospek, dan implikasi sawit sebagai tanaman hutan” yang diselenggarakan
Kesengkarutan ‘ketelanjuran’ kebun sawit di kawasan hutan mendorong peneliti UGM untuk mencarikan solusi yang bisa diterima semua pihak, terutama rakyat. Media Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada menyajikan Hasil penelitian Ilmiah dan Kerja Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Kehutanan.
Untuk Tulisan selengkapnya silahkan klik link dibawah ini.
Strategi Jangka Benah merupakan konsep yang ditawarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM bersama akademisi Universitas Jambi dan Universitas Palangka Raya. Program Strategi Jangka Benah ini merupakan hasil kerjasama antara Tim SJB dengan KEHATI-SPOS Indonesia sebagai upaya penyelesaian permasalahan keterlanjuran kebun sawit di dalam kawasan hutan. Keberadaan kebun sawit monokultur di dalam kawasan hutan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah, akademisi, dan praktisi kehutanan
Lowongan Kerja Komatsu Forestry Project Staff
Untuk informasi lebih lengkap silahkan klik tautan dibawah ini :
JAMINAN KECUKUPAN AREAL KAWASAN HUTAN BERDASARKAN UU CIPTA KERJA GUNA MEWUJUDKAN HUTAN INDONESIA LESTARI
Yogyakarta, 1 Oktober 2021
Pengesahan Undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan produk peraturan perundangan turunanya, yang mencakup PP 23 dan 24 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri LH No. 7, 8 , 9 Tahun 2021 akan ikut mengubah tatanan tata kelola hutan Indonesia di masa depan. Salah satu bahasan penting dalam UUCK adalah hilangnya angka luas minimal penutupan hutan sebesar 30% dari luas DAS dan atau pulau. Hal ini dapat menimbulkan hilangnya jaminan konstitusional luas
Jaminan Kecukupan Areal Kawasan dan Penutupan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Guna Mewujudkan Hutan Indonesia Lestari -
Tantangan yang dihadapi oleh sektor kehutanan dari waktu ke waktu semakin berat. Hutan harus berkontribusi untuk mengatasi kemiskinan, pembangunan kawasan, green job, bioenergi terbarukan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi tanah dan air, pembangunan berkelanjutan dan pengembangan wilayah. Sumberdaya manusia (SDM) bidang kehutanan dan institusi penyedia SDM kehutanan kini lebih dituntut berpikir cerdas dan bertindak cepat mengubah sistem pendidikan menuju paradigma baru
Setelah sempat tertunda satu setengah tahun, akhirnya Fakultas Kehutanan UGM memiliki sebuah area co-workingspace di Taman Timur (tamtim) sebentuk kerjasama Fakultas Kehutanan UGM dengan Alumni dan Zomia cafe. Jumat 3 September 2021 telah dilakukan soft launching pembukaan co-workingspace Zomia secara resmi oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM.
Zomia bukanlah sekedar café. Zomia adalah karib, karya, ketawa. Kopi menjadi yang nomer 4. Harapannya ini adalah tempat menjalin persahabatan, kekeluargaan,
Salah satu tonggak besar perubahan pengelolaan hutan di Indonesia adalah dengan disyahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), yang kemudian diturunkan melalui PP 23 dan 24 Tahun 2020 dan berbagai turunan peraturan setingkat menteri lainnya. Salah satu bahasan penting dalam UUCK tersebut adalah hilangnya ketentuan angka luas minimal penutupan hutan sebesar 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau pulau. Hal ini menimbulkan hilangnya jaminan konstitusional luas