Dosen The Bohol Island State University Tidak Menyangka Wanagama Berawal dari Tanah Kritis

The Bohol Island State University Kagumi WanagamaJames C. Bethune dan Tomas D. Reyes Jr., dosen The Bohol Island State University), Filipina, baru-baru ini mengunjungi Hutan Pendidikan Wanagama UGM, 28/10. James benar-benar tidak menyangka bila Wanagama berasal dari lahan kritis. Kesan mendalam keduanya telihat pada saat mencermati foto-foto lama Wanagama di ruang cendana dan museum kayu Wanagama. Turut mendampingi James dan Tomas adalah Yusuf Fajar Pratama dan Atus Syahbudin (Sekretaris Hutan Pendidikan Wanagama).

Kunjungan ini sebenarnya berawal dari keikutsertaan Tomas dan James pada International Conference of Tropical Agriculture (ICTA) UGM 2016Tomas ingin sekali mengunjungi jenis-jenis pohon tropis di Wanagama. Dia mengakui bahwa Wanagama sangat bagus. “Wanagama is one of the best of educational forest can be developed in Indonesia. It can be more improve to adapt rain forestation program in order to produce indigenous plant and wild life,” kata Tomas.

Kunjungan James dan Tomas di Yogyakarta selama seminggu, 23-30 Oktober 2016,  dalam rangka menjalin kerja sama dengan Fakultas Kehutanan UGM, termasuk bertemu Dekan Fakultas Kehutanan UGM, mengunjungi laboratorium, perpustakaan dan Hutkunjungan-the-bohol-island-state-university-james-berbaju-krem-dan-tomas-berbaju-biru-ke-dekan-kehutanan-ugm-berbatik-garis-merah-tua-28-okt-2016-3an Pendidikan Wanagama, serta mengisi kuliah tamu. Hasil diskusinya dengan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Budiadi, S.Hut., M.Agr.Sc., berhasil menyepakati program kerja sama dalam bidang keanekaragaman hayati dan agroforestry, khususnya di pulau-pulau yang terdampak perubahan iklim dunia. Nampak turut hadir mendampingi dekan, Dr. Ali Imron (PIKA UGM), Tomy Listyanto, Ph.D. (Sekretaris Prodi S2 Ilmu Kehutanan) dan Atus Syahbudin, Ph.D. (Sekretaris Prodi S1 Kehutanan).

Pada waktu sesi kuliah tamu pada Matakuliah Fitogeografi Pohon di ruang Multimedia Fakultas Kehutanan UGM, Tomas menguraikan Plant Diversity of The Philippines, 28/10/16. Hampir 100 mahasiswa mengikuti penjelasannya dengan sangat antusias. Bahkan banyak pertanyaan disampaikan. Di laman facebooknya Tomas menuliskan It was really a new experience for me to give a lecture in a very serious crowd.”

Pengelolaan Lahan Gambut: Permasalahan, Tantangan dan Harapan

Lahan_Gambut1 Kehutanan UGM, 30 Mei 2016 – Dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan, memperluas informasi, dan pemahaman bagi para dosen dan mahasiswa mengenai pengelolaan lahan gambut, pada hari Jum’at/27 Mei 2016 di Fakultas Kehutanan UGM  diadakan Studium General Kehutanan dan Lingkungan dengan topik “Pengelolaan Lahan Gambut: Permasalahan, Tantangan, dan Harapan” dengan menghadirkan Ir. Nazir Foead, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut) dan Ir. Purwadi Soeprihanto, M.EP. (Direktur Eksekutif  Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia). Kuliah umum ini juga menandai akhir dari perkuliahan Semester II 2015/2016. Di luar dugaan, antusiasme peserta untuk menghadiri kuliah umum ini luar biasa. Kehadiran peserta mencapai 311 orang, melebihi kapasitas ruang Auditorium yang normalnya hanya 175 orang. Sebagian peserta terpaksa duduk lesehan. Lahan_Gambut3 Pasca dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, dalam paparannya Ir. Nazir Foead di hadapan peserta yang memadati ruang Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, beliau menyampaikan bahwa “Indonesia adalah negara tropis yang memiliki lahan gambut terluas di dunia, yang tersebar di tiga pulau yaitu Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Fungsi jasa lingkungan dari ekosistem gambut cukup vital karena lahan gambut merupakan penyimpan cadangan air, penyimpan stok karbon dan juga biodiversity. Selama ini lahan gambut dimanfaatkan untuk pemanfaatan tradisional, perikanan, HPH/HTI, sawah pasang surut, dan juga perkebunan. Namun demikian dalam pengelolaan gambut tersebut dilakukan sistem kanalisasi dengan membuat saluran untuk mengeringkan gambut yang dapat berdampak pada meningkatnya bahaya kebakaran lahan, subsidence, emisi gas rumah kaca, banjir dan kehilangan biodiversity”. Nazir menjelaskan pula bahwa saat kebakaran tahun 2015 seluas 2,3 juta ha, walaupun luas lahan gambut yang terbakar kurang dari 1 juta ha namun 90% asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut berasal dari lahan gambut yang terbakar. Dampak dari kebakaran tersebut menyebabkan puluhan jiwa korban, ratusan ribu penduduk (setidaknya di 6 provinsi) mengalami penyakit gangguan ISPA, dan menyebabkan kerugian ekonomi USD 16 M. Oleh karena itu perlu dilakukan restorasi gambut untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut melalui kegiatan rewetting, revegetasi, species adjustment, penyesuaian zonasi, dll. Badan Restorasi Gambut, sebagai lembaga baru bentukan Presiden Jokowi tahun 2015 diberi mandat untuk melakukan restorasi gambut seluas ± 2 juta ha. Mengingat peliknya permasalahan dalam kelola lahan gambut tersebut, sinergi para pihak untuk bersama-sama berperan aktif sangat diperlukan dalam kegiatan restorasi gambut tersebut. Lahan_Gambut4 Selain Kepala BRG, pembicara lain yang hadir adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Ir. Purwadi Soeprihanto, M.EP. Senada dengan apa yang dipaparkan oleh Nazir, Purwadi juga menyampaikan permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan lahan gambut. Menurutnya, di tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan tersebar di semua peruntukan lahan baik di kawasan hutan maupun non kawaasan hutan yang belum berizin, di areal perusahaan (kebun, HTI dll), dan lahan masyarakat. Dari luas kebakaran hutan 56% berada diluar kawasan konsesi, 20% di konsesi perkebunan sawit, 16% dikonsesi HTI, dan 8% di konsesi HPH. Pola pembakaran lahan gambut di areal izin ada 3 pola yaitu: a). faktor okupasi, b). faktor penjalaran api dari kawasan open acces, dan c). keterbukaan akses. Mengingat kompleksitas permasalahan dan melibatkan banyak pihak, maka dalam penanganannya harus dilakukan secara komperehensif dan perlu kerjasama kolaborasi para pihak. Ke depan untuk perbaikan tata kelola gambut APHI dan anggota nya akan melakukan kanal blocking, rewetting, pemetaan, dan zonasi. Salah satu hal yang penting dalam upaya tersebut adalah perlunya pelibatan aktif masyarakat dalam program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, baik melalui program Desa Makmur Bebas Api, Desa Bebas Api, ataupun Kampung Iklim. Setelah pemaparan 2 narasumber, Ir. Oka Karyanto, M.Sc. menfasiltiasi diskusi dengan para peserta. Para mahasiswa sangat antusias dan banyak menggali informasi terkait permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan lahan gambut. Setelah berlangsung sekitar 3 jam, kuliah umum ini secara resmi ditutup oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM. (TY)
Slider Dies

Dies Natalis Ke – 52 Fakultas Kehutanan UGM

Baliho 4,5 M x 2,5 M Kondisi sektor kehutanan dan lingkungan hidup saat ini sedang menjadi sorotan karena masih tingginya degradasi dan kerusakan sumberdaya hutan (613,5 ribu ha pada tahun 2013), sumbangan terhadap domestic bruto yang rendah dan terjadinya berbagai bencana alam yang sebagian besar penyebabnya ditudingkan ke sektor kehutanan. Sektor kehutanan bukan lagi menjadi sektor unggulan dalam pembangunan Indonesia. Luas kawasan hutan dan perairan yang mencapai kurang lebih 120 juta hektar dengan pengelolaan yang dianggap carut-marut justru dianggap sebagai penghambat pembangunan. Pembangunan berbagai sektor yang bersinggungan dengan kawasan hutan (khususnya alih peruntukan kawasan hutan), baik langsung maupun tidak langsung justru merasa terhambat dan mengkambinghitamkan keberadaan kawasan hutan yang sudah semestinya justru harus dipertahankan agar fungsi-fungsi hutan tetap baik untuk lingkungan dan produksi berkelanjutan. Oleh karenanya, terjadi tarik-menarik kepentingan antara pihak kehutanan dan non-kehutanan untuk merubah fungsi hutan menjadi peruntukan lain, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, pertanian, transmigrasi, minyak dan gas, dan sebagainya. Kondisi ini diperparah dengan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan, tata ruang, dan khususnya sistem pengurusan perizinan sektor kehutanan yang masih belum baik, yang masih menyisakan banyak lubang-lubang yang memungkinkan terjadinya peluang “negosiasi dan main mata” antara pengusaha dengan penguasa berkenaan dengan proses alih fungsi dan alih peruntukan tersebut. Saat ini alih fungsi, alih peruntukan kawasan hutan dan dinamika pengurusan perizinan (misal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPPKH) ditengarai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu lahan terjadinya banyak pelanggaran oleh berbagai pihak.


Sejauh ini rimbawan termasuk alumni Fakultas Kehutanan UGM telah dan akan selalu berkiprah dalam pengurusan hutan dan kehutanan, mulai dari penyusunan berbagai kebijakan, konsep-konsep pemikiran, strategi, metode dan teknik kelola hutan dengan tujuan agar tercapai suatu pengelolaan hutan yang lestari baik fungsi lingkungan dan produksinya serta usaha implementasinya. Hanya saja hasil dari pengeloaan hutan hingga saat ini menunjukan telah terjadinya berbagai hal negatif seperti tersebut di atas. Kondisi hutan saat ini yang dianggap telah terdegradasi itu menjadi pertanyaan besar tentang keseriusan, peran nyata dan sumbangsih rimbawan.


Sebagai upaya untuk turut memperbaiki pengelolaan hutan di Indonesia maka rangkaian Dies Natalis ke-52 Fakultas Kehutanan UGM selain akan menyelenggarakan Sidang Senat Terbuka dan Pidato Dies dengan Tema: “Mengembalikan Tata Kelola Hutan Indonesia yang Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat”, juga akan menyelenggarakan Seminar Hasil Riset Kehutanan yang akan dikemas dalam “Riset Kehutanan Update 2015”. Selain itu rimbawan Bulaksumur juga akan mempertajam langkah penyelamatan hutan Indonesia melalui “Konsolidasi Kagamahut: Membangun Aksi Peduli Hutan Indonesia (MA-PHI)”. Diharapkan dari rangkaian Dies Natalis ke-52 Fakultas Kehutanan UGM menjadi bagian penting dari penyelamatan hutan dan kehutanan Indonesia.
rapat-1

Rapat Terbatas Kabinet RI: “PERHUTANI ALOKASIKAN 267.000 HA UNTUK IMPLEMENTASI INTEGRATED FARMING SYSTEM”

rapat-1 Jakarta;— Tanpa menunggu waktu lama, hanya berselang beberapa hari sejak kunjungan lapangan Presiden Joko Widodo ke lokasi IntegratedFarming System di KPH Randublatung pada hari Sabtu, (7/3/2015); pada hari Rabu, (11/03/2015) Presiden langsung memimpin Rapat Terbatas Kabinet dengan agenda tunggal tentang Optimalisasi Lahan di Perhutani. Rapat Terbatas tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden, jajaran kabinet (Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria, Menteri LHK), Gubernur Jateng, Direktur Utama Perum Perhutani, dan Dekan-Dekan Kluster Agro Universitas Gadjah Mada. Dalam arahannya saatmembuka Rapat Terbatas, Jokowi menyampaikan “Selama dua hari saya sudah melihat fakta-fakta lapangan yang cukup menjanjikan untuk mendukung swasembada pangan. Program penanaman tanaman padi, jagung di lahan hutan baik di Jawa Timur dan Jawa Tengah (dengan program IFS) terbukti hasilnya cukup menjanjikan. Oleng karena itu program tersebut harus diperluas baik di lahan Perhutani, Inhutani, PTPN, maupun lahan swasta. Program pertanaman padi dan jagung dengan tanaman jati, dan nantinya juga dikombinasikan dengan ternak akan sangat mendukung swasembada pangan dan daging”. Dalam paparannya,Dirut Perhutani, Mustoha Iskandar menyampaikan bahwa Perum Perhutani sejak dahulu sudah melakukan kegiatan agroforestry dalam bentuk tumpangsari, yang hasil nya cukup besar namun tidak pernah tercatat dalam data BPS. “Sesuai instruksi Presiden, Perum Perhutani siap mengalokasikan lahan hutan 267.000 ha untuk budi daya tanaman padi dan jagung di seluruh Jawa, dengan perincian budi daya padi seluas 100.000 ha, dan jagung seluas 167.000 ha.Agar berhasil, Pemerintah harus mendukung program ini dengan pemberian pupuk bersubsidi, benih unggul, dan alat-alat mekanisasi untuk pengolahan lahan dan pengolahan hasil pertanian ujar Mustoha Iskandar. Diharapkan dari luasan tersebut dengan hasil padi sekitar 5 ton/ha akan diperoleh tambahan produksi padi sebesar 500 ribu ton, sedang jagung dengan produktivitas sebesar 6 ton/ha, akan diperoleh tambahan produksi sebesar 1 juta ton. rapat-2rapat-3 “Ke depan di kawasan Zona Adaptif yang ada di sekitar desa-desa hutanPerhutani akan melakukan perubahan jarak tanam baru semula 3 m x 3 m diperluas menjadi 6 m x 2 m, dan 8 m x 2 m.Hal ini untuk memperlama jangka waktu penanaman tanaman pertanian bagi petani hutan. Dengan program ini harapannya pendapatan petani dari lahan tumpangsari akan meningkat menjadi 1.7 juta/bulan”.   Sedangkan untuk menampung hasil-hasil pertanian, “Perhutani siap untuk berperan sebagai offtaker dan feeder dari Bulog. Hal ini karena Perhutani memiliki jangkauan sampai ke daerah-daerah yang remote yang tidak terjangkau oleh Bulog” ujar Mustoha. Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Satyawan Pudyatmoko yang mewakili tim IFS menyatakan “UGM siap mendukung pelaksanaan perluasan program IFS dengan melakukan pendampingan, bimbingan teknis, dan penyiapan SDM yang kompeten baik untuk pelaksanaan pengelolaan hutan di Jawa maupun di Luar Jawa”. Untuk itu UGM mengusulkan pentingnya di bangun Trainning Center dan Techno Park IntegratedFarmingSystem dan UGM sebagai pengelolanya. “Ibarat Fakultas Kedokteran yang memiliki Rumah Sakit Akademik sebagai laboratorium untuk menemukan solusi di bidang kesehatan, Kluster Agro UGM saat ini hanya punya laboratorium sekelas Puskesmas, sehingga baru sebatas mengobati penyakit-penyakit ringan. Ke depannya itu jika dapat dibangun Techno Park IFS dan Training Center, kami akan mampu berkontribusi untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks baik di Jawa maupun di luar Jawa”. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan di hutan luar Jawa, UGM mengusulkan dilaksanakannya program Silvikultur Intensif (SILIN) yang saat ini sudah berhasil dilaksanakan di beberapa IUPHHK. “Jika memungkinkan ke depan Dana Reboisasi dapat dikembalikan kepada IUPHHK-IUPHHK yang berhasil membangun hutan dengan baik melalui program SILIN”, kata Satyawan Pudyaatmoko. Dari pihak Kementerian LHK, Siti Nurbaya menambahkan program ini bisa dimulai pada tahun depan. Sebab harus ada perubahan Peraturan Pemerintah (PP) 72 tahun 2010 tentang Perhutani, PP 35 tahun 2008 tentang Dana Reboisasi, dan PP 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan. Dari Rapat Terbatas tersebut, terdapat beberapa rekomendasi penting tentang perubahan regulasi kehutanan, insentif benih unggul, pendistribusian pupuk, dan hilirisasi program kedaulatan pangan yaitu:
  1. Program pembangunan hutan untuk mendukung kedaulatan dan swasembada pangan harus secepatnya diperluas baik di Jawa maupun luar Jawa.
  2. Subsidi Pupuk kepada petani hutan harus segera direalisasikan.
  3. Hilirisasi program IFS khususnya pengolahan dan pemasaran komoditi pertanian dan peternakan harus segera dilaksanakan.
Untuk itu PP 72/2010 tentang Perhutani, PP 35/2008 tentang DR, dan PP 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan perlu segera diperbaiki. ……….. (TY) rapat-4