(Bulaksumur, 16 Januari 2015): bertempat di Ruang Multimedia Gedung Pusat UGM, pada hari Jumat, 16 Januari 2015 telah diselenggarakan Workshop Rencana Aksi Pelaksanaan IntegratedFarming System (IFS) di Kawasan Hutan. Kegiatan workshop yang diinisiasi oleh Fakultas-fakultas di Kluster Agro UGM ini bertujuan untuk menjaring masukan dan saran dari para pihak tentang aksi nyata ke depan dalam implementasi program IntegratedFarming System di Kawasan Hutan. Kegiatan ini selain dihadiri Tim IntegratedFarming System Kluster Agro UGM , juga dihadiri oleh Tim IFS dari 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani dari 3 Divisi Regional, dan satuan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian. Animo peserta untuk mengikuti acara workshop ini luar biasa, sehingga ruang Multi media dengan kapasitas 80 orang tidak mampu menampung jumlah peserta, sehingga sebagian peserta terpaksa mengikuti jalannya workshop melalui fasilitas televisi yang dipasang di ruang lain.
Kegiatan demonstrated plot IFS sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 di Propinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan atas kerja sama 5 Fakultas di Kluster Agro UGM yaitu Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Kedokteran Hewan, dan Fakultas Teknologi Pertanian; Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Untuk pelaksanaan di tahun 2014 program ini dilaksanakan di KPH Cepu, KPH Randublatung, KPH Pati, dan KPH Banyumas Tim seluas 158,1 Hektar dan akan terus diperluas pada tahun-tahun mendatang.
Pengembangan IFS di Jawa Tengah ini sebenarnya merupakan perluasan dari program Hutan untuk Ketahanan Pangan yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan UGM sejak tahun 2011 di KPH Cepu, KPH Randublatung, dan KPH Ngawi. Dalam program Hutan untuk Ketahanan Pangan tersebut dilakukan penanaman tanaman jati unggul dan dipadukan dengan tanaman padi gogo dengan teknik agroforestry. Karena dirasa cukup berhasil dimana selain tegakan jati nya juga tumbuh dengan baik, produktivitas padi gogo di kawasan hutan juga cukup tinggi berkisar antara 7 – 9 ton/hektar, yang terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani di sekitar hutan. Dengan keberhasilan ini maka pada tahun 2014, seiring dengan gerakan Hutan untuk Pangan yang digulirkan JOKOWI, maka program ini kemudian diperluas di propinsi Jawa Tengah, yang kemudian disambut dengan tangan terbuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Jika dalam program Hutan untuk Kedaulatan Pangan hanya melibatkan Fakultas Kehutanan UGM dengan Perum Perhutani, maka yang berbeda adalah program IFS ini dilakukan secara terpadu dan sinergis mulai dari hulu – hilir yaitu mulai dari penanaman komoditas tanaman pertanian, sampai dengan hilir yaitu pemanfaatan limbah pertanian untuk pengembangan peternakan, dan pengolahan-pemasaran pasca panen. Diharapkan dengan keterpaduan dan keterlibatan semua pihak maka program ini akan mampu menghasilkan daya ungkit yang cukup besar untuk membantu mewujudkan swasembada pangan.
Dalam kegiatan workshop ini pembicara yang hadir untuk memantik diskusi adalah Prof. Dr. San Afri Awang (Ketua Balitbang Kementerian LHK), Ir. Bambang Sad Juga (Direktur Pasca Panen dan Pembinaan Usaha Kementerian Pertanian), Ganjar Pranowo, SH., MIP (Gubernur Jawa Tengah), dan Prof. Moh Na’iem (Wakil Tim IntegratedFarmingKluster Agro UGM). Dan siang sampai dengan sore kemudiandilanjutkan dengan diskusi dalam sidang-sidang Komisi.
Dalam sambutannya, Rektor UGM menyampaikan bahwa UGM sebagai institusi perguruan tinggi terbesar dan tertua di Indonesia siap untuk mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dari staf UGM untuk dikontribusikan dalam kegiatan IFS demi tercapainya swasembada dan kedaulatan pangan di Indonesia, bukan hanya di hulu namun juga dihilir sebagai suatu kesatuan sistem.
Dalam paparan para pembicara, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah siap untuk mendukung pelaksanaan program IFS di kawasan hutan. Hal ini seiring dengan Visi Pemerintahan Jokowi untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan yang umumnya menjadi basis kantong-kantong kemiskinan. Tahun ini Kementerian LHK bahkan menargetkan pelaksanaan IFS di kawasan hutan bukan hanya dilakukan dalam skala kecil namun akan diperluas, dimana Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dan Jawa Timur ditugaskan untuk menyiapkan lahan masing-masing seluas 30.000 ha, sedangkan untuk Divisi Regional Jawa Barat seluas 20.000 ha. sedangkan dukungan dari Kementerian Pertanian adalah penyediaan saprodi khususnya penyediaan bibit unggul, pupuk bersubsidi, dan pendanaan lainnya. Dukungan pupuk bersubsidi bagi petani di kawasan hutan ini sangat mendesak karena mereka selama ini seolah-olah menjadi “anak tiri”, tidak pernah mendapat jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah karena dianggap lokasi penanaman komoditi pertaniannya bukan di lahan pertanian yang lazim (di sawah). Terkait dengan swasembada pangan Kementerian Pertanian saat ini punya prioritas untuk dapat swasembada pangan padi, jagung, dan kedelai yang dikenal dengan program “pajale”.
Kaitannya dengan IFS ini Gubernur Jawa Tengah juga menyampaikan bahwa yang terpenting untuk mensukseskan kegiatan ini adalah KOMITMENT para pihak. Untuk itu Pemprov Jawa Tengah sudah berkomitment untuk mendukung program ini baik dari sisi kesiapan lokasi (bersama dengan Perhutani), kesiapan SDM pendampingan, dan juga kesiapan Pendanaan. Untuk Pendanaan selain mengandalkan dari dana APBN dan APBD, Pemprov Jateng juga akan menggali potensi pendanaan dari skema CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Oleh karena itu Ganjar Pranowo berharap dari kegiatan ini nanti akan dihasilkan 1 lembar yang menggambarkan lokasi, dan rencana kegiatan yang akan dipakai beliau untuk mencari alternatif pendanaan baik dari pusat maupun pihak-pihak terkait.
Hasil akhir dari sidang komisi dan sidang pleno workshop ini yang secepatnya akan dirumuskan adalah perlu adanya rencana aksi nyata berupa proposal yang akan segera dikirim kepada pemerintah pusat (kementerian LHK, kementerian pertanian dan pihak lainnya), Pemprov Jateng dan Perum Perhutani. Apalagi ada informasi bahwa dalam era Pemerintahan JOKOWI ini tersedia anggaran yang cukup besar untuk mendukung swasembada pangan, termasuk di kawasan hutan. Direncanakan dalam waktu dekat workshop ini akan dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi yang akan dilaksanakan di Perum Perhutani. (TY)