(17/9) Pusat Kajian Hutan Rakyat Fakultas Kehutanan UGM melaksanakan kegiatan Webinar dalam rangkaian kegiatan Dies Natalies Fakultas Kehutanan UGM yang ke-57. Kegiatan webinar yang kedua ini dilaksanakan di Hari Kamis, 17 September 2020 dengan judul tema Kontribusi Perhutanan Sosial untuk Kedaulatan Pangan Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh sambutan Dr. Muhammad Ali Imron (Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama Fakultas Kehutanan UGM) yang menyampaikan bahwa perhutanan sosial sebagai salah satu mekanisme dalam mendukung kedaulatan pangan nasional.Kemudian acara inti dilanjutkan oleh paparan narasumber yang dipandu oleh fasilitator Dr. Wahyu Wardhana yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) yang baru.
Paparan pertama disampaikan oleh Prof. Dr. San Afri Awang (Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM) yang juga merupakan penasihat senior di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau menyampaikan mengenai kebijakan perhutanan sosial untuk mendukung ketahanan pangan. Dari skema PS dan TORA berpotensi menyumbang lahan seluas 2.7 juta Hektar dengan jumlah produksi hingga 11 ton. Untuk realisasi hal tersebut namun perlu memenuhi beberapa faktor pemungkin. Faktor pemungkin tersebut antara lain kepastian hukum perijinan PS kepada petani hutan; fasilitasi tata kelola sosial, produksi, kelembagaan, pemodalan dan pemasaran yang pasti; Harga padi yang menguntungkan petani; kecukupan air untuk tanaman pertanian; serta kebijakan pemerintah yang secara khusus yang memperbolehkan penanaman tanaman pangan dengan jangka waktu serta kerjasama antar institusi.
Selanjutnya paparan disampaikan oleh Dr. Sanudin, S,Hut. M.Sc (Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry Ciamis) yang menyampaikan bagaimana potensi perhutanan sosial dalam mendukung ketahanan pangan melalui agroforestry. Lebih lanjut Dr. Sanudin menyampaikan berbagai inovasi melalui intervensi ilmiah terhadap sistem/ praktek agroforestry yang sudah ada dapat dilakukan untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Contohnya adalah dengan agrisilvikultur yang memadukan pohon MPTS (multi purpose tree species) dan tanaman bawah yang berhasil dikembangkan di Nusa Tenggara.
Acara webinar kemudian dilanjutkan oleh Siti Fikriyah Khuriyati, S.H., M.Si (Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial indonesia). Beliau menyampaikan bagaimana perhutanan sosial sebagai upaya kompromi dalam menyelesaikan konflik lahan yang ada dengan masyarakat sekitar hutan. GEMA PS telah berhasil memfasilitasi masyarakat mendapatkan kepastian hukum melalui advokasi dan pemberdayaan organisasi, individu dan pengetahuan.
Paparan terakhir kemudian disampaikan oleh Sasmita Nugroho, SE (Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Ditjen PKTL KLHK) mengenai daya dukung ketersediaan air nasional untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Daya dukung air sangat penting untuk mengetahui potensi produksi pangan nasional.
Materi webinar #2 oleh PKHR ini dapat diunduh di: https://drive.google.com/drive/folders/1_QwI7QrHWNG8fNTY0MOvHC1N6EZJGNVf
Dengan semakin berkembangnya pertumbuhan masyarakat adat di indonesia sementara tanah sudah banyak dikuasai korporasi,apakah tindakan yang diambil negara untuk hal tersebut kareana akan berdampak kepada konflik sosial ?
Bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas agroforestry, karena ini mampu meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat