Yogyakarta – Rabu, 31 Juli 2025
Sebagai bagian dari rangkaian penelitian berbasis laboratorium yang bertajuk “Pemetaan Para Pihak dalam Model Pengelolaan Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM) Desa Jatimulyo”, Tim Laboratorium Pengelolaan Kawasan Konservasi, Fakultas Kehutanan UGM, melakukan sesi diskusi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menjaring perspektif kelembagaan terhadap dinamika peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan konservasi berbasis masyarakat.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor BKSDA Yogyakarta, tim disambut oleh beberapa staf BKSDA yang telah lama mengenal dan berinteraksi dengan inisiatif konservasi di Desa Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Diskusi mengungkap bahwa hubungan antara BKSDA dan Desa Jatimulyo telah terjalin sejak tahun 2014, ditandai dengan terbitnya Surat Kalurahan (Surkal) yang menjadi dasar pengakuan atas upaya masyarakat dalam konservasi burung.
BKSDA menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam pengembangan Desa Jatimulyo bersifat sharing knowledge dan fasilitatif, mengingat kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) berada di bawah koordinasi Dinas Kehutanan. Meski demikian, BKSDA tetap aktif mendukung berbagai kegiatan yang diinisiasi masyarakat Desa Jatimulyo, seperti turut serta dalam program adopsi burung dan menghadiri event fotografi burung yang digelar di desa tersebut.
Salah satu momen penting yang dikenang adalah pelepasliaran Elang di kawasan Jatimulyo pada tahun 2018, yang turut melibatkan BKSDA Yogyakarta. Selain itu, mereka juga mencatat kunjungan DPR RI bersama Dirjen KSDAE yang sempat memberikan bantuan kepada KTH melalui kerja sama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). Hal ini menunjukkan adanya dukungan lintas level terhadap gerakan konservasi berbasis masyarakat di Desa Jatimulyo.
Diskusi ini menjadi bagian dari kegiatan penelitian berbasis laboratorium yang menggunakan pendekatan stakeholder mapping untuk mengidentifikasi peran, kepentingan, dan potensi sinergi antar pihak dalam mendukung pengelolaan AKKM. Desa Jatimulyo dipilih sebagai lokasi studi karena keberhasilannya sebagai desa ramah burung yang bertahan dan berkembang dari inisiatif akar rumput. Informasi dari BKSDA memperkaya pemahaman tim terhadap posisi kelembagaan pemerintah dalam mendukung bentuk Areal Preservasi, sebagaimana diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990. Melalui peran-peran yang fleksibel dan partisipatif, BKSDA berkontribusi dalam memperluas jejaring kolaborasi serta mendukung terhadap upaya konservasi masyarakat di luar kawasan inti konservasi.
Diskusi ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat memperkuat dalam pengembangan model pengelolaan konservasi yang inklusif dan kontekstual. Informasi yang dihimpun dari diskusi ini akan dianalisis lebih lanjut untuk merancang strategi pelibatan multipihak dalam pengelolaan AKKM Jatimulyo ke depan.
Penulis : Daris