Dalam rangka purna tugas Prof. Dr. Ir. Wahyu Andayani, M.S Fakultas Kehutanan UGM menggelar acara bertajuk “Tribute to Prof. Dr. Ir. Wahyu Andayani, M.S (Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan UGM)” pada Selasa (25/01).
Acara yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) ini dibuka dengan sambutan dari Ketua Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Wahyu Wardhana, S.Hut. dan juga Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, S.Hut. MP.
Setelah
Keterlanjuran sawit di kawasan hutan masih menjadi polemik panjang di Indonesia. Ada berbagai usulan solusi yang muncul di public terkait solusi penyelesaian masalah ini, salah satunya adalah dengan mengusulkan sawit sebagai tanaman hutan.
Kamis (25 November 2021), Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University bersama dengan Pusat Kajian Advokasi dan Konservasi Alam mengadakan Seminar Nasional yang berjudu; “Permasalahan, prospek, dan implikasi sawit sebagai tanaman hutan” yang diselenggarakan
Kesengkarutan ‘ketelanjuran’ kebun sawit di kawasan hutan mendorong peneliti UGM untuk mencarikan solusi yang bisa diterima semua pihak, terutama rakyat. Media Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada menyajikan Hasil penelitian Ilmiah dan Kerja Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Kehutanan.
Untuk Tulisan selengkapnya silahkan klik link dibawah ini.
Strategi Jangka Benah merupakan konsep yang ditawarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM bersama akademisi Universitas Jambi dan Universitas Palangka Raya. Program Strategi Jangka Benah ini merupakan hasil kerjasama antara Tim SJB dengan KEHATI-SPOS Indonesia sebagai upaya penyelesaian permasalahan keterlanjuran kebun sawit di dalam kawasan hutan. Keberadaan kebun sawit monokultur di dalam kawasan hutan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah, akademisi, dan praktisi kehutanan
Yogyakarta, 1 Oktober 2021
Pengesahan Undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan produk peraturan perundangan turunanya, yang mencakup PP 23 dan 24 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri LH No. 7, 8 , 9 Tahun 2021 akan ikut mengubah tatanan tata kelola hutan Indonesia di masa depan. Salah satu bahasan penting dalam UUCK adalah hilangnya angka luas minimal penutupan hutan sebesar 30% dari luas DAS dan atau pulau. Hal ini dapat menimbulkan hilangnya jaminan konstitusional luas
Jaminan Kecukupan Areal Kawasan dan Penutupan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Guna Mewujudkan Hutan Indonesia Lestari -
Tantangan yang dihadapi oleh sektor kehutanan dari waktu ke waktu semakin berat. Hutan harus berkontribusi untuk mengatasi kemiskinan, pembangunan kawasan, green job, bioenergi terbarukan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi tanah dan air, pembangunan berkelanjutan dan pengembangan wilayah. Sumberdaya manusia (SDM) bidang kehutanan dan institusi penyedia SDM kehutanan kini lebih dituntut berpikir cerdas dan bertindak cepat mengubah sistem pendidikan menuju paradigma baru
Tantangan dalam pendidikan kehutanan membutuhkan konten dan subtansi perkuliahan yang komprehensif. Bentuk-bentuk kerjasama dalam konteks penelitian dan pengabdian masyarakat telah banyak dilakukan dengan berbagai pihak, namun masih jarang pihak swasta yang bersedia bermitra atau menerima kerjasama dalam konteks pendidikan. Demikian disampaikan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Dr. Budiadi, S.Hut., M.Agr.Sc dalam acara penandatanganan Kesepakatan Kerjasama Penelitian dan Aplikasi Program Merdeka Belajar
Fakultas Kehutanan UGM menyelenggarakan Webinar bertajuk Quo Vadis Kebijakan Konservasi Sumberdaya Hutan Pasca Revisi UU 5/1990 dalam rangka salah satu kegiatan Dies Natalis ke-58. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom pada hari Selasa, 31 Agustus 2021. Kegiatan ini diikuti ratusan partisipan dari berbagai kalangan baik dari kalangan akademis dan lainnya.
Kegiatan ini dibuka dari sambutan oleh Bapak Dekan Fakultas Kehutanan, Dr Budiadi yang menekankan bahwa acara ini merupakan
Senin, 30 Agustus 2021, sebanyak 10 mahasiswa Fakultas Kehutanan mengikuti acara serah terima peserta kegiatan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di kantor Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo (BPDASHL SOP). Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) dalam rangka merdeka belajar di lingkup BPDASHL SOP adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa guna mengaplikasikan ilmu, menguatkan dan menambah kompetensi yang telah didapat di fakultas,
