SEMINAR NASIONAL RESEARCH UPDATE DIES NATALIS KE-61 FAKULTAS KEHUTANAN UGM
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada mempersembahkan Seminar Nasional Research Update Tahun 2024 dalam rangka memperingati Dies Natalis Ke-61 Fakultas Kehutanan dengan tema:
“Tata Ruang dan Tata Kelola Kehutanan untuk Mencapai Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dalam Pembangunan Nasional Berkelanjutan”
yang akan dilaksanakan secara pada:
🗓 Kamis, 17 Oktober 2024
PLENO
🕑 Pukul: 08.00-11.30
Dalam rangka Dies Natalis ke-61 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, akan diselenggarakan Webinar Seri 2 dengan tema :
PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KELESTARIAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Webinar dilaksanakan pada:
🗓 Kamis, 26 September 2024
🕑 Pukul: 08.00-11.00 WIB
🎥 Zoom Meeting:
http://ugm.id/PSfkt24
Meeting ID: 952 9146 8348
Passcode: psfkt24
Narasumber:
👤 Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc. (Guru Besar Bidang Kehutanan Sosial, Fakultas Kehutanan UGM) “Keberlanjutan
Dalam rangka Dies Natalis ke-61 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, akan diselenggarakan Webinar Seri 1 dengan tema :
PERAN AGROFORESTRY UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN KELESTARIAN PENGELOLAAN HUTAN
Webinar dilaksanakan pada:
🗓 Kamis, 19 September 2024
🕑 Pukul: 08.00-11.00 WIB
🎥 Zoom Meeting:
Meeting ID: 979 6845 7686
Passcode: Agrofkt61
Narasumber:
👤 Dr. Ir. Mahfudz, M.P. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK) “Peranan Kehutanan
Faculty of Forestry Proudly Present:
[GENERAL LECTURE]
Split Gill Fungus (Schizophyllum commune): Its Pathogenecity on the Plants
📅 Tuesday, 30th May 2023
🕐 13.00-15.00 WIB/GMT+7
🔗 https://ugm-id.zoom.us/j/98633927468?pwd=UWIrT3BDb0FpcUU0RTl5VGFpTGY0dz09
Speaker : Shuhei Takemoto, Ph.D
Moderator : Prof. Dr. Ir. Sri Rahayu, MP.
▫️Open for students of Faculty of Forestry UGM
▫️Obligated for students of Beneficial Forest Mushroom Cultivation Class KTS 3222
Salah satu tonggak besar perubahan pengelolaan hutan di Indonesia adalah dengan disyahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), yang kemudian diturunkan melalui PP 23 dan 24 Tahun 2020 dan berbagai turunan peraturan setingkat menteri lainnya. Salah satu bahasan penting dalam UUCK tersebut adalah hilangnya ketentuan angka luas minimal penutupan hutan sebesar 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau pulau. Hal ini menimbulkan hilangnya jaminan konstitusional luas
