Salah satu tonggak besar perubahan pengelolaan hutan di Indonesia adalah dengan disyahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), yang kemudian diturunkan melalui PP 23 dan 24 Tahun 2020 dan berbagai turunan peraturan setingkat menteri lainnya. Salah satu bahasan penting dalam UUCK tersebut adalah hilangnya ketentuan angka luas minimal penutupan hutan sebesar 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau pulau. Hal ini menimbulkan hilangnya jaminan konstitusional luas