Fakultas Kehutanan UGM dan PT Musi Hutan Persada bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam bentuk Program Beasiswa Ikatan Kerja bagi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Musi Hutan Persada Yasuharu Nakabayashi dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., Ph.D. pada Kamis, 11 Agustus 2022 di Ruang Sidang Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan UGM.
Program Beasiswa Ikatan Kerja
Senin 01 Agustus 2022 Fakultas Kehutanan UGM menggelar workshop dan Bursa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi mahasiswa. Kampus Merdeka adalah salah satu kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk lingkup pendidikan tinggi. Workshop dan Bursa MBKM dilakukan dalam bentuk Sosialisasi Daring kepada mahasiswa. Program MBKM bertujuan memberikan kompetensi kepada mahasiswa lewat kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi selama
Sejumlah 59 petani milenial dari Desa Megeri Kabupaten Blora berkesempatan mengikuti pelatihan di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 26 sampai dengan 27 Februari 2022. Mereka adalah para pemuda dan petani yang berasal dari Desa Megeri Kabupaten Blora yang merupakan salah satu desa penyangga Kawasan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UGM.
Pelatihan ini merupakan wujud komitmen pengelola Kawasan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UGM yang berlokasi di Kabupaten Blora Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi Jawa
Sabtu, 26 Februari 2022, Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Wanagama UGM kembali berinovasi merilis program Wanagama Forest Healing, untuk melengkapi berbagai destinasi ekowisata dan pendidikan lingkungan yang sebelumnya telah dikembangkan di hutan pendidikan kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM ini.
Wanagama Forest healing diinisiasi bersama oleh Fakultas Kehutanan UGM dengan Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM. Bertempat di Joglo Wanagama, peluncuran Wanagama Forest Healing ditandai
Dalam rangka purna tugas Prof. Dr. Ir. Wahyu Andayani, M.S Fakultas Kehutanan UGM menggelar acara bertajuk “Tribute to Prof. Dr. Ir. Wahyu Andayani, M.S (Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan UGM)” pada Selasa (25/01).
Acara yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) ini dibuka dengan sambutan dari Ketua Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Wahyu Wardhana, S.Hut. dan juga Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, S.Hut. MP.
Setelah
Keterlanjuran sawit di kawasan hutan masih menjadi polemik panjang di Indonesia. Ada berbagai usulan solusi yang muncul di public terkait solusi penyelesaian masalah ini, salah satunya adalah dengan mengusulkan sawit sebagai tanaman hutan.
Kamis (25 November 2021), Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University bersama dengan Pusat Kajian Advokasi dan Konservasi Alam mengadakan Seminar Nasional yang berjudu; “Permasalahan, prospek, dan implikasi sawit sebagai tanaman hutan” yang diselenggarakan
Kesengkarutan ‘ketelanjuran’ kebun sawit di kawasan hutan mendorong peneliti UGM untuk mencarikan solusi yang bisa diterima semua pihak, terutama rakyat. Media Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada menyajikan Hasil penelitian Ilmiah dan Kerja Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Kehutanan.
Untuk Tulisan selengkapnya silahkan klik link dibawah ini.
Strategi Jangka Benah merupakan konsep yang ditawarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM bersama akademisi Universitas Jambi dan Universitas Palangka Raya. Program Strategi Jangka Benah ini merupakan hasil kerjasama antara Tim SJB dengan KEHATI-SPOS Indonesia sebagai upaya penyelesaian permasalahan keterlanjuran kebun sawit di dalam kawasan hutan. Keberadaan kebun sawit monokultur di dalam kawasan hutan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah, akademisi, dan praktisi kehutanan
Yogyakarta, 1 Oktober 2021
Pengesahan Undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan produk peraturan perundangan turunanya, yang mencakup PP 23 dan 24 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri LH No. 7, 8 , 9 Tahun 2021 akan ikut mengubah tatanan tata kelola hutan Indonesia di masa depan. Salah satu bahasan penting dalam UUCK adalah hilangnya angka luas minimal penutupan hutan sebesar 30% dari luas DAS dan atau pulau. Hal ini dapat menimbulkan hilangnya jaminan konstitusional luas
Jaminan Kecukupan Areal Kawasan dan Penutupan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Guna Mewujudkan Hutan Indonesia Lestari -
