Banda Aceh, 28 September 2026 — Upaya memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Aceh mulai memasuki tahap inventarisasi melalui kegiatan Kick Off Penyusunan Kajian Inventarisasi Ekosistem Mangrove dan Penyusunan Fungsi Ekosistem Mangrove dalam Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) di Provinsi Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Muraya Hotel Aceh, Kota Banda Aceh, ini diselenggarakan melalui kerja sama Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Universitas Syiah Kuala, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu.Dilaksanakan secara bauran (hybrid), kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem mangrove di Aceh. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan BPKH Wilayah XVIII, DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh, Dinas PPPA Aceh, KPH Wilayah I, BPDAS Krueng Aceh, BKSDA Aceh, BAPPEDA Pidie, STIK Pante Kulu, serta peserta dari berbagai instansi lainnya yang mengikuti secara daring.
Fakultas Kehutanan UGM
Dalam sambutannya secara daring, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan UGM, Ir. Dwiko Budi Permadi, S.Hut., M.Sc., Ph.D., IPU, menyampaikan bahwa hasil inventarisasi diharapkan tidak hanya mendukung upaya konservasi ekosistem mangrove, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pemanfaatan yang berkelanjutan dan tetap berada dalam batas-batas ekologis yang dapat dipertahankan. Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat (PPEPD), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), yang diwakili oleh Fitria Suci Rahmadhani, Pengendali Dampak Lingkungan PPED KLH/BPLH, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun peta indikatif KLM secara nasional.
Tahap selanjutnya adalah melakukan inventarisasi dan penyusunan fungsi ekosistem pada KLM di berbagai provinsi. Pada tahun 2026, kegiatan tersebut ditargetkan mencakup 23 provinsi, sementara masih terdapat 14 provinsi yang menjadi pekerjaan lanjutan dalam target nasional.
Penjelasan teknis kegiatan disampaikan oleh Dr. Ir. Hero Marhaento, S.Hut., M.Si. selaku narasumber sekaligus ketua tim, dengan Dr. Ir. Cut Maila Hanum, S.Hut., M.P., IPU. dari STIK Pante Kulu bertindak sebagai moderator. Dalam penjelasannya, Dr. Hero menyampaikan bahwa salah satu tahapan penting kegiatan adalah menentukan batas definitif KLM berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan informasi yang diperoleh selama proses inventarisasi. Pengumpulan data akan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu biofisik dan sosial ekonomi. Tim biofisik akan menginventarisasi vegetasi mangrove, melakukan pemetaan menggunakan drone, serta mengumpulkan informasi mengenai kondisi lingkungan fisik seperti salinitas, pH, dan ketebalan substrat. Sementara itu, tim sosial ekonomi akan menggali profil demografi masyarakat serta bentuk interaksi dan pemanfaatan masyarakat terhadap ekosistem mangrove. Pelaksanaan kegiatan lapangan juga akan memperhatikan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah. Tim mengharapkan dukungan dan pendampingan dari pemangku kawasan serta instansi setempat, terutama dalam hal aksesibilitas, informasi kondisi lapangan, dan aspek keselamatan. Hal ini menjadi penting karena sejumlah wilayah mangrove di Aceh juga merupakan habitat satwa yang berpotensi membahayakan, termasuk buaya.
Diskusi dalam kegiatan kick off menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove di Aceh memiliki dinamika yang cukup kompleks. Dr. Ir. Cut Maila Hanum menekankan pentingnya mengintegrasikan hasil inventarisasi dengan keberadaan areal preservasi di wilayah mangrove. Sementara itu, Dr. Ridwan Iriadi dari BPDAS Krueng Aceh menyampaikan dukungan terhadap kegiatan sekaligus memberikan informasi mengenai lokasi-lokasi yang perlu mendapat perhatian, termasuk keberadaan habitat buaya di Aceh Tamiang.
Dari sisi tata kelola kawasan, Budi Setiawan dari BPKH Wilayah XVIII menyoroti adanya tantangan berupa tumpang tindih kewenangan dan perbedaan data antarinstansi sebagai konsekuensi dari perbedaan regulasi dan kewenangan pengelolaan. Menurutnya, data riil hasil inventarisasi lapangan menjadi penting sebagai dasar informasi. Data tata ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), RTRW, dan kawasan hutan juga dapat menjadi informasi pendukung dalam penyusunan kajian. Ia turut menekankan pentingnya pendamping lokal dalam pelaksanaan kegiatan lapangan.
Perspektif pengelolaan di tingkat tapak disampaikan oleh Teuku Kamaruzzaman Syah, KKPH Wilayah I. Ia menyoroti perubahan fungsi lahan di wilayah mangrove, termasuk kawasan yang sebelumnya telah direhabilitasi tetapi kemudian kembali dimanfaatkan untuk tambak. Menurutnya, kepastian status dan keberlanjutan kawasan perlu menjadi perhatian agar lokasi yang telah ditetapkan untuk rehabilitasi tidak kembali mengalami perubahan fungsi pada tahun-tahun berikutnya.
Berbagai dinamika pemanfaatan mangrove juga muncul dalam diskusi. Syafii dari BPHL menyampaikan bahwa data inventarisasi akan menjadi salah satu informasi penting dalam pertimbangan pengelolaan PBPH, Perhutanan Sosial, maupun calon arealnya. Di Aceh Timur dan Aceh Tamiang, upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan kayu mangrove telah dilakukan, meskipun dampaknya dinilai masih belum nyata. Pada sejumlah lokasi, pemanfaatan kayu mangrove masih menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat.
Sementara itu, Rikky Mulyawan dari DLHK Aceh menekankan pentingnya inventarisasi yang tidak hanya mencatat kondisi vegetasi, tetapi juga status lahan. Dinamika kepemilikan dan pemanfaatan lahan masyarakat menjadi salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengelolaan mangrove. Fauzan dari BAPPEDA turut menyampaikan potensi mangrove Aceh Timur dan aktivitas dapur arang yang relatif besar di wilayah tersebut. Di sisi lain, Aceh Jaya memiliki potensi pengembangan ekowisata berbasis ekosistem mangrove.
Aspek keanekaragaman hayati juga menjadi bagian penting dalam diskusi. Tutia Rahmi dari BKSDA Aceh menyampaikan bahwa sejumlah kawasan konservasi di Aceh memiliki ekosistem mangrove, termasuk pada kawasan Taman Wisata Alam (TWA) kepulauan. Mangrove juga memiliki fungsi penting sebagai habitat berbagai satwa, termasuk buaya dan burung migran yang melintasi jalur East Asian-Australasian Flyway. Informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengidentifikasi kawasan dengan nilai konservasi tinggi yang berpotensi diintegrasikan dalam pengelolaan areal preservasi.
Dinamika perubahan penggunaan lahan juga menjadi perhatian di sejumlah wilayah. Syafruddin dari DLHK Aceh menyampaikan adanya perkembangan permukiman di wilayah Bait, Aceh Besar, yang menyebabkan perubahan kondisi lapangan. Menurutnya, kawasan mangrove yang masih tersisa perlu mendapat perhatian agar dapat dipertahankan sebagai ekosistem mangrove.
Dalam diskusi tersebut, turut muncul pembelajaran dari upaya rehabilitasi mangrove yang dilakukan pascatsunami melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias). Pengalaman tersebut menjadi bagian dari konteks penting dalam memahami sejarah rehabilitasi mangrove sekaligus dinamika status dan pemanfaatan lahan di Aceh. BRR NAD-Nias sendiri merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah serta kehidupan masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias pascabencana gempa bumi dan tsunami.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Dr. Hero Marhaento menyampaikan bahwa tim akan memfokuskan kajian pada potret kondisi mangrove saat ini sekaligus mengumpulkan informasi seluas mungkin mengenai kondisi biofisik, sosial ekonomi, status lahan, serta dinamika dan potensi tumpang tindih pengelolaan di lapangan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar yang lebih kuat dalam penyusunan fungsi ekosistem mangrove dan perencanaan pengelolaannya.
Kegiatan kick off ini menjadi langkah awal dalam membangun pemahaman bersama mengenai kondisi dan fungsi ekosistem mangrove dalam Kesatuan Lanskap Mangrove di Provinsi Aceh. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, pengelola kawasan, serta pemangku kepentingan di tingkat tapak, hasil inventarisasi diharapkan dapat memberikan dasar informasi yang lebih komprehensif bagi upaya konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan ekosistem mangrove secara berkelanjutan di Aceh.
Penulis & Dokumentasi: Ryan Adi Satria
Editor : Satriagasa