Aksi Waste Management pada Jalan Sehat dan Kumpul Rimbawan Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke-63

Yogyakarta, 16 Oktober 2026 – Sampah menjadi isu internasional yang terkenal menyumbang pencemaran udara dan sumber penyebaran penyakit. Sebuah kajian mengungkapkan bahwa pada tahun 2010, Indonesia menghasilkan sampah plastik 3,2 juta ton dan 1,29 juta ton berakhir di laut. Di Yogyakarta sendiri, masalah terbesar ada pada pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada teknik open dumping. Teknik tersebut dilakukan di TPA Piyungan seluas 16 hektare dengan timbunan sampah mencapai 600–800

Yogyakarta (9/10) — Dua puluh lima tahun perjalanan menjadi momen istimewa bagi para alumni Rimbawan 2001 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (FKT UGM) untuk kembali merajut kebersamaan, mengenang perjalanan, sekaligus meneguhkan komitmen terhadap kelestarian hutan. Mengusung tema “Mulat Maring Akar Guyub Ing Kenangan”, rangkaian Reuni Perak Rimbawan 2001 UGM diwarnai dengan kegiatan penanaman pohon pada Jumat, 9 Oktober 2026 di Arboretum Fakultas Kehutanan UGM. Kegiatan yang dihadiri Dekan Fakultas Kehutanan Ir. Dwiko Budi Permadi, S.Hut., M.Sc., Ph.D., IPU beserta Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama, Prof. Ir. Widiyatno, S.Hut., M.Sc., Ph.D., IPM. dan Alumni Rimbawan 2001. Hal ini merupakan wujud kepedulian terhadap lingkungan dan kontribusi nyata bagi keberlanjutan alam.






Ternate, 28 September 2026 – Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Kick Off Kegiatan Inventarisasi Ekosistem Mangrove dan Penyusunan Fungsi Ekosistem Mangrove dalam Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan yang dilaksanakan di Bela Hotel Ternate ini menjadi langkah awal dalam pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan fungsi ekosistem mangrove sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan di Maluku Utara.Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pelaksanaannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi, hingga tim ahli dan enumerator. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus memastikan proses inventarisasi mampu menangkap kondisi ekosistem mangrove secara komprehensif.
